SENATOR

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan kolaborasi menjadi kunci penting mewujudkan DPD RI ke depan sebagai parlemen yang semakin modern, kuat dan bermartabat. Kolaborasi sangat diperlukan karena 152 anggota DPD RI terpilih…

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan keadilan sosial dan keadilan ekonomi harus menjadi perjuangan hakiki dalam mewujudkan tujuan lahirnya negara ini, sebagaimana termaktub di dalam Alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang…

Pembangunan wilayah perbatasan, daerah kepulauan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) terus menjadi fokus DPD RI. Guna mempercepat dan menjawab tantangan pembangunan daerah tersebut, Komite I DPD RI bekerjasama dengan Badan Riset…

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melakukan kunjungan kerja ke Kota Medan, Sumatera Utara. Salah satu yang lokasi yang dikunjungi adalah venue Pekan Olahraga Nasional (PON)

Mendapat dukungan penuh dari pimpinan dan anggota DPD RI, petinju Daud Yordan, yang juga anggota DPD RI terpilih berhasil menang KO di ronde 9 atas penantangnya, petinju Argentina, Hernan Leandro Carrizo.

Wacana anggota parlemen sebagai pemegang kekuasaan pembentuk Undang-Undang yang juga diisi dari unsur non partai politik berpeluang besar untuk diwujudkan. Hal itu sebagai upaya penguatan kedaulatan rakyat sebagaimana dituangkan dalam UUD…

Apapun yang terjadi ke depan, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan komitmennya untuk tetap memperjuangkan eksistensi Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, sebagaimana yang sudah dilakukan selama 5 tahun memimpin DPD RI.

Ada yang menarik di salah satu sudut rumah makan sate di Bandung, Jumat, 30 Agustus malam kemarin. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bertemu sahabatnya saat bersama berada di Tahanan Lantai 7 Kejaksaan Agung, tahun 2016 silam. Pria…

Aksi unjuk rasa yang dilakukan Koalisi Ojol Nasional (KON), yang terdiri dari pengemudi ojek online dan kurir barang di Jakarta, Kamis kemarin, memantik perhatian Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Rencana kementerian perhubungan untuk menggubah Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Kepelabuhanan sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mendapat penolakan dari asosiasi kepelabuhanan dan organisasi…